Beberapa penumpang berdesakan di dalam gerbong kereta rel listrik( KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun KA Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Senin, 24 April 2023. VP Corporate Secretary KAI Commuter Erni Sylviane Purba mengatakan kepadatan penumpang KRL NIK Jabodetabek semenjak H+1 sampai H+2 Lebaran didominasi pengguna musiman yang menggunakan waktu liburnya buat bersilaturahmi dengan saudara maupun melancong ke beberapa tempat di Jabodetabek, semacam Kota Tua, Monas, Kebun Raya Bogor, serta beberapa obyek wisata yang lain. ANTARA Gambar/ Aditya Pradana Putra
Pengamat transportasi, yang pula Direktur Eksekutif Institut Riset Transportasi( Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis no induk kependudukan( NIK). Dia memperhitungkan langkah tersebut bukan kebijakan yang pas.
Alasannya, layanan KRL ialah public service obligation( PSO) ataupun kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah membagikan pelayanan KRL selaku imbal balik sebab warga telah membayar pajak. PSO, kata ia, pula berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok warga tertentu.
” Lagipula, yang namanya transportasi universal ya tarifnya universal,” kata Deddy kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.
Deddy pula berkata pembedaan tarif KRL bersumber pada NIK dapat merangsang konflik antarpenumpang. Sepanjang ini, penumpang telah silih berebut sofa lantaran ketersediannya yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Baginya, konflik semacam itu hendak terus menjadi besar bila pemerintah menaikkan KRL berbasis NIK.
” Penumpang yang membayar mahal tentu hendak merasa lebih berhak menemukan sofa,” ucap Deddy.” Secara hukum bisnis memanglah tidak salah. Tetapi kan tidak semacam itu.”
Rencana peningkatan tarif KRL berbasis NIK timbul dari informasi di Novel Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR.
Mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkata pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 masih bertabiat wacana.
Bagi Budi Karya, belum terdapat keputusan final ihwal peningkatan tarif KRL dengan skema baru ini. Tetapi, Budi Karya tidak memungkiri Kemenhub lagi melaksanakan riset supaya seluruh angkutan universal bersubsidi digunakan warga yang berhak menerima.
Kendati demikian, wacana tersebut kadung ramai serta membuat KRL Mania risau. Musababnya, masih terdapat kemampuan kebijakan tersebut diterapkan di waktu mendatang. Pimpinan Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata pula takut skema peningkatan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut PSO KRL.
” Jika terdapat pergantian tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL meningkat,” kata Gusti.” Ini dapat menghajar ekonomi pula, sebab warga hendak memindah pengeluaran konsumtif ke transportasi.”
jarak waktu kehadiran serta keberangkatan KRL, paling utama pada jam- jam padat jadwal.
” Di rush hour ataupun jam- jam umumnya, harusnya( headway) senantiasa 5 menit,” ucap Gusti.” Infrastruktur di stasiun pula butuh dibenahi sebab kerap terdapat kehancuran tetapi penangannnya lama sampai viral.”
